Menteri Jokowi: Barisan menteri perekonomian didominasi politisi, ‘penurunan kualitas’ dan berpotensi ‘konflik kepentingan’

0


Hak atas foto
Antara/PUSPA PERWITASARI

Image caption

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kanan) bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) sebelum sesi foto bersama Kabinet Indonesia Maju di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10).

Barisan menteri di bidang ekonomi yang didominasi oleh orang dari partai politik dianggap sebagai penurunan kualitas dan berpotensi konflik kepentingan. Namun bagi dunia usaha, yang terpenting adalah profesionalisme.

Pasar saham terkoreksi tipis dan nilai tukar rupiah melemah setelah empat hari turut-turut mengalami penguatan, sesaat setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Rabu (23/10).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, memandang ‘kekecewaan pasar’ ini menjadi catatan negatif di awal kepemimpinan periode kedua.

Presiden Joko Widodo dinilai terlalu banyak mengakomodir kepentingan partai politik dengan mengangkat politisi jadi menteri bidang ekonomi.

“Di periode kedua ini harusnya dengan pengalaman Pak Jokowi paham menteri mana yang seharusnya mengurusi bidang ekonomi itu latar belakangnya harus dari profesional. Ini kita juga lihat kekecewaan juga di pasar,” ujar Bhima kepada BBC News Indonesia.

Kendati demikian, usai pengumuman kabinet barunya, Presiden Jokowi menegaskan berdasarkan pengalaman lima tahun sebelumnya, “tidak masalah” posisi menteri dijabat oleh politisi.

Sementara Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Shinta Kamdani mengatakan apa pun latar belakang orang-orang yang menduduki posisi menteri bidang ekonomi, yang terpenting bagi dunia usaha adalah mereka memiliki “kapasitas dan kapabilitas”.

“Berlatar belakang partai atau individu tanpa individu tanpa embel-embel partai itu bukan yang utama, yang utama bahwa dia memang sesuai dengan jabatan yang diberikan kepadanya,” ujar Shinta.

Hak atas foto
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Image caption

Pasar saham terkoreksi tipis dan nilai tukar rupiah melemah sesaat setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju

Sentimen pasar terhadap ‘kabinet gado-gado’

Susunan kabinet Indonesia Maju direspons negatif oleh pasar, ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah setelah selama empat hari berturut-turut terus mengalami penguatan.

Mengutip data Bloomberg pukul 10.15 WIB, nilai tukar rupiah di pasar spot melemah 0,14% ke Rp14.060. Padahal rupiah dibuka menguat ke Rp14.035 jelang pengumuman kabinet kemarin.

Sementara indeks harga saham gabungan (IHSG) terpantau terus merosot tak lama setelah pengumuman kabinet baru.

Hingga pukul 09.40 WIB telah terkontraksi 0,32 persen di level 6205,54. Di pembukaan perdagangan, IHSG dibuka melemah di level 6224,41 atau melemah 0,02 persen dibanding penutupan sehari sebelumnya.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengatakan respons pasar ini mengindikasikan sentimen negatif pasar terhadap kabinet yang dia sebut ‘kabinet gado-gado’ ini.

“Jadi pasar modalnya negatif, IHSG justru turun, rupiah yang sebelumnya menguat ini justru sedikit tertekan. Ini jadi simbol banyak pelaku pasar, investor, pengusaha yang kurang happy dengan kabinet yang saya sebut kabinet gado-gado dan gemuk koalisi,” ujar Bhima.

Hak atas foto
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Image caption

Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Ekonomi

Berbeda dari Bhima, Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyebut penurunan nilai tukar dan terkoreksinya pasar saham bukan hanya disebabkan faktor tunggal pengumuman kabinet, namun juga dipengaruhi pergerakan pasar keuangan global yang juga mengalami koreksi.

“Sehingga berimbas juga pada tipis ke bursa efek kita, dari sisi bursa saham kita dan bursa rupiah,” ujar Josua.

Salah satu penyebabnya adalah ketidakpastian dari keputusan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, atau dikenal dengan Brexit.

Hal yang sama dikemukakan oleh Sri Mulyani, yang kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan. Mantan Direktur Pelaksana World Bank ini mengungkapkan selain ketidakpastian Brexit, perkiraan pelemahan ekonomi dunia yang dirilis oleh IMF dan World Bank membawa “dampak psikologis dari sisi rate investasi.”

“Brexit itu sangat tidak pasti, yang itu dragging, sangat berlarut-larut. Ini yang menyebabkan sentimen,” ujar perempuan yang akrab disapa Ani usai pelantikan sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Rabu (23/10).

‘Penurunan kualitas’

Bhima Yudhistira dari Indef mengungkapkan resesi ekonomi global yang di depan mata akan berdampak pada sektor perdagangan dan investasi, membuat tantangan ekonomi ke depan semakin berat.

“Dengan kompleksitas masalah yang lebih tinggi atau lebih berat dibanding periode pertama, susunan kabinet yang diumumkan Jokowi, justru mencerminkan penurunan kualitas,” ujar Bhima kepada BBC News Indonesia.

Dia mencontohkan, dalam susunan Kabinet Indonesia Maju, tokoh yang paling sentral dalam bidang ekonomi, yakni Menteri Perekonomian Bidang Ekonomi, dijabat oleh Airlangga Hartarto, yang notabene berlatar belakang partai.

Hak atas foto
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Image caption

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perindustrian, kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Pada periode sebelumnya, jabatan tersebut diemban oleh Darmin Nasution yang merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia yang memiliki sepak terjang yang panjang di sektor makro-ekonomi.

“Tapi kemudian digantikan oleh Pak Airlangga yang merupakan Ketua Umum Golkar dan selama ini kita lihat kinerja di sektor perindustrian menunjukkan gejala deindustrialisasi yang relatif lebih cepat fasenya,” jelas Bhima.

Saat ini, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) per kuartal dua 2019 hanya 19,58%, menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 19,8%.

Sementara, pertumbuhan industri juga loyo. Per kuartal dua 2019, sektor industri manufaktur hanya tumbuh 3,54 year-to-year (yoy), lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3,88 (yoy).

Usai pelantikannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlngga Hartarto menjelaskan apa yang dia lakukan lima tahun mendatang adalah melanjutkan program yang sudah dilakukan menteri sebelumnya.

“Yang jadi prioritas antara lain Undang-Undang Cipta Kerja, yang merupakan Omnibus Law itu sebagai suatu prioritas,” ujarnya.

Prioritas kedua adalah melengkapi roadmap untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dan mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis kewilayahan.

“Tentu yang menjadi pokok bahasan juga adalah koordinasi antar kementarian agar diprioritaskan untuk tercapai program-program yang dicanangkan Pak Presiden,” lanjutnya.

Hak atas foto
Wahyu Putro/ANTARA FOTO

Image caption

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Ma’ruf Amin memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10).

Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah mengejar defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan, serta membuka lapangan pekerjaan. “Kita akan menarik investasi sebanyak-banyaknya,” kata Jokowi.

Dia menambahkan, reformasi birokrasi akan dilakukan secara kongkrit, dan “hal-hal ribet disederhanakan.”

“Tentu saja, prioritas utama kita dalam lima tahun ke depan, adakah pembangunan sumber daya manusia,” tandasnya.

Hak atas foto
BBC News Indonesia

‘Terlalu vulgar’ berorientasi pada koalisi gemuk

Menteri di bidang ekonomi yang terafiliasi dengan partai politik bukan hanya Airlangga saja. Setidaknya, ada enam menteri di bidang ekonomi dengan latar belakang partai.

Rekan Airlangga di Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita yang pada periode sebelumnya menjabat sebagai Menteri Sosial, dalam Kabinete Indonesia Maju didapuk menangani sektor perindustrian.

Dua politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ida Fauziah dan Agus Suparmanto juga mendapat jatah menteri di sektor ekonomi, yakni masing-masing sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Perdagangan.

Pada periode sebelumnya, dua jabatan itu juga dipegang oleh orang-orang berlatar politik, yakni politisi PKB Hanif Dzakiri sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan politisi Partai Nasdem, Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan.

Sementara, seperti yang sudah diprediksi sebelumnya, politisi Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo menduduki posisi Menteri Pertanian menggantikan Andi Amran Sulaiman yang berlatar belakang non-partai.

Bhima memandang Jokowi “terlalu vulgar” beriorientasi pada koalisi yang gemuk. Apalagi, setelah Ketua Partai Gerindra yang menjadi rival Jokowi dalam dua pilpres masuk dalam kabinet, banyak pos-pos yang sebelumnya dialokasikan untuk profesional, malah dijabat oleh orang berlatar belakang partai.

Hak atas foto
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Image caption

Dua petinggi Partai Gerindra, Edhy Prabowo (kiri) dan Prabowo Subianto (kanan) mendapat jatah menteri setelah Gerindra merapat ke pemerintah.

Wakil Ketua Partai Gerindra, Edhy Prabowo, pun menduduki jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, yang sebelumnya dijabat oleh Susi Pudjiastuti yang berlatar belakang non-partai.

“Pos-pos yang sebelumnya diberikan kepada profesional, sekarang banyak titipan partai. Ini kalau kualitas menurun begini, saya menebaknya akan banyak sekali konflik kepentingan dan akhirnya membuat koordinasi menjadi lebih sulit karena ada agenda politik yang saling bertarung.

Bahkan sebelum 2024, banyak menteri yang akan terpecah fokusnya karena mempersiapkan pemenangan partainya di pemilu 2024.

Di sisi lain, dia pula menyoroti menteri non-partai namun tidak memiliki latar belakang sektor yang dibidanginya, seperti mantan aktivis yang lebih banyak menggeluti bidang hukum, Teten Masduk, yang menduduki posisi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

“Yang dimaksud profesional adalah mereka yang ahli di bidangnya. Kalau seperti Pak Teten dibilang dari non-partai, kalau profesional di bidang UMKM, belum tentu,” kata dia.

Hak atas foto
ANTARA FOTO/Wahyu Putro

Image caption

Mantan aktivis Teten Masduki yang sempat menjadi Ketua Staf Khusus Presiden, tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, di Jakarta, Selasa (22/10)

“Ini rentan konflik kepentingan. Sangat mungkin apabila tahun 2021 kondisi ekonomi makin memburuk, dimungkinkan sekali akan ada reshuffle kabinet yang pertama, mungkin lebih cepat dari perkiraan,” ujar Bhima.

Dengan kondisi seperti itu, dia berharap menteri-menteri berlatar belakang partai tersebut didukung oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang profesional.

Sementara Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Shinta Kamdani mengatakan apa pun latar belakang orang-orang yang menduduki posisi menteri bidang ekonomi, yang terpenting bagi dunia usaha adalah mereka memiliki “kapasitas dan kapabilitas”.

“Jadi sebenarnya berlatar belakang apakah dia partai atau individu tanpa embel-embel partai, itu bukan yang utama. Yang utama bahwa memang dia sesuai dengan apa jabatan yang diberikan kepadanya.”

Ekonom Bank Permata Josua Pardede bahwa enam dari dari sepuluh menteri yang dinaungi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, didominasi dari partai politik.

Namun, banyak juga wajah-wajah baru yang berasal dari profesional dengan sepak terjang yang baik, seperti Menteri BUMN Erick Thohir.

“Diharapkan kineja Kabinet Indonesia Maju lebih optimal dengan masuknya nama-nama profesional dan tim ekonomi secara khusus bisa menjawab tantangan ekonomi,” ujar Josua.

Adapun selain Sri Mulyani, wajah-wajah lama dari barisan menteri perekonomian seperti Basuki Hadimuljono, Budi Karya Sumadi dan Sofyan Djalil dipertahankan dengan pos seperti periode sebelumnya.

Ketahanan ekonomi atau ketahanan politik?

Usai pelantikan menteri-menteri yang akan membantunya lima tahun mendatang, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Kabinet Indonesia Maju akan langsung bekerja.

Tidak seperti periode pertamanya, kali ini Jokowi memastikan tidak ada target 100 hari karena kabinet barunya akan melanjutkan pekerjaan kabinet sebelumnya.

Namun, ada beberapa hal yang akan dikejar oleh pemerintah dalam lima tahun ke depan, yaitu menyelesaikan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.”Kemudian membuka lapangan pekerjaan yang ini kita akan lakukan dengan menarik investasi yang sebanyak-banyaknya,” imbuhnya.

Hak atas foto
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Image caption

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma’ruf Amin mengendarai mobil golf seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Halaman Istana Merdeka

Selanjutnya, Jokowi juga ingin agar reformasi birokrasi dilakukan secara konkret. Menurutnya, “hal-hal yang ruwet dan ribet” harus disederhanakan.Selain itu, prirotas utama lima tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia dan penggunaan APBN yang “fokus dan terarah”.

Sehari sebelumnya, kepada para wartawan yang ditemuinya, Sri Mulyani mengungkakan yang terpeting lima tahun mendatang adalah meningkatkan ketahan ekonomi di tengah

“Jadi ketahanan ekonomi kita di dalam negeri untuk terus ditingkatkan, meningkatkan supply chain, membangun investasi, policy-policy yang bisa mendorong penciptaan kesempatan kerja dan usaha kecil menengah.”

Namun dengan komposisi tim menteri ekonomi yang ada saat ini, yang didominasi oleh orang parpol, yang terjadi adalah “daya tahan konsolidasi politik, bukan daya tahan ekonomi”.

Posisi Menteri Perekonomian Bidang Perekonomian yang kini dijabat oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartato, menurutnya akan membuat mantan Menteri Perindustrian itu dibawah bayang-bayang Menteri Keuangan dan justru menyulitkan koordinasi antara kementerian.

“Meskipun Menko-nya Pak Airlangga tapi sebenarnya shadow of ministry of coordinating econmy-nya Bu Sri Mulyani. Dia akan diandalkan. Kerja berat lagi buat Sri Mulyani,” cetusnya.

Dia menambahkan, dengan kondisi seperti itu dan target-target yang muluk agak susah mengharapkan dari susunan kabinet yang Jokowi umumkan hari ini.



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here